Perceraian PNS Tanpa Izin Atasan

Gugatan Cerai Dan Hak Asuh Anak Agama Katolik
January 28, 2020
Pembagian Harta Gono Gini Tanah
January 29, 2020
Show all

Perceraian PNS Tanpa Izin Atasan

Pertanyaan:

Saya merupakan Pegawai Negeri Sipil, saya menikah secara kristen, saat ini ingin mengajukan perceraian terhadap suami, saya telah memohon ijin cerai kepada atasan namun sudah 8 (Delapan) bulan belum mendapatkan ijin cerai, apakah tanpa ijin cerai tersebut saya bisa mengajukan perceraian?

Jawaban:

Ketentuan hukum khusus bagi anggota Pegawai Negeri Sipil diberlakukan PP Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pemeriksaan perkara perceraian bagi beragama islam diajukan ke Pengadilan Agama dan selain agama islam diajukan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan PP  Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat (1) dan (2) menentukan Pegawai  Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Berdasarkan Pasal 15, Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban atau ketentuan:

  1. Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai-Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.
  3. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
  4. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
  5. Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukanisterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah
  6. Tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan.

Dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

  1. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  2. pembebasan dari jabatan;
  3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
  4. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, apabila Pegawai Negeri Sipil mengajukan gugatan cerai belum mendapatkan izin dari pejabat yang bersangkutan sidang ditunda selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan, setelah waktu yang diberikan telah lewat Pegawai Negeri Sipil tidak mencabut surat gugatan cerai maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan PP  Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, setelah itu perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Kesimpulan

Pada prinsipnya Ibu sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari atasan/pejabat, namun apabila izin tersebut belum keluar lebih dari 6 (enam) bulan sejak diajukan Surat Permohonan Izin, maka Ibu dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri. Sebelum melakukan pemeriksaan, hakim akan memberikan peringatan terkait sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila tidak memperoleh izin dari atasan/pejabat. Kemudian perkara perceraian tersebut diperiksan oleh hakim dan dijatuhkan putusan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now
Whatsapp