Pembagian Harta Gono Gini Tanah

Perceraian PNS Tanpa Izin Atasan
January 28, 2020
Show all

Pembagian Harta Gono Gini Tanah

Pertanyaan:

Saya pernah  menikah dengan suami saya berdasarkan agama Kristen pada tahun 2011,  selama perkawinan tersebut kami memilki sebidang tanah atas nama bekas suami, kemudian pada tahun 2019 saya telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, apakah tanah tersebut merupakan harta gono gini dan bagaimana pembagiannya?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974 menentukan kaidah hukum bahwa “sejak berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami isteri”, selain itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 808 K/Sip/1974 yang menentukan kaidah hukum bahwa “semua harta kekayaan yang diperoleh pada waktu perkawinan berlangsung adalah merupakan Harta Bersama, walaupun harta tersebut diatas namakan salah seorang dari suami-istri tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas harta kekayaan berupa sebidang tanah yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama (gono gini) walaupun tanah tersebut atas nama bekas suami, pembagian tanah tersebut harus dibagi sama rata antara ibu dan bekas suami. Apabila bekas suami tidak mau membagi harta bersama atau terdapat perselisihan, maka ibu dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Negeri.

Demikian penjelasan dari kami semoga bermanfaat.

2 Comments

  1. Wartini Azzam says:

    Apakah perceraian antara pasutri yang keduanya pns bisa terjadi, jika salah satu dari mereka tdk mau dicerai.

    • SIDANGIN says:

      Perceraian dapat dikabulkan selama telah memenuhi alasan suatu perceraian yang ditentukan didalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan elaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now
Whatsapp