Gugatan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

Pembatalan Perkawinan Oleh Ayah Kandung
January 20, 2020
Pembagian Harta Gono Gini Setelah Perceraian
January 22, 2020
Show all

Gugatan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

Pertanyaan:

Assalamualaikum

Saya telah bercerai dengan, namun belum ditetapkan hak asuh dan nafkah terhadap anak-anak, saat ini anak berada dalam asuhan saya, yang pertama berumur 15 tahun, yang kedua berumur 12 tahun dan yang ketiga berumur 10 tahun. Apa yang harus saya lakukan agar mendapatkan penetapan hak asuh dan nafkah tersebut?

Jawaban :

Waalaikumussalam Wr. Wb

Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa hak asuh anak hal ini sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam menentukan hak asuh anak perlu memperhatikan ketentuan hukum sebagai berikut

Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian :

  1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
  3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kemudian pasal 156 menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah

  1. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
  2. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
  3. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
  4. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
  5. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (1),(2), dan (3);
  6. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

  1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
  2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut
  3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Dalam  Pasal 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

  1. non diskriminasi;
  2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
  3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
  4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 2, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian), Anak tetap berhak:

  1. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  2. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  3. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  4. memperoleh Hak Anak lainnya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 dan Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983, yang mengandung kaidah hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak kecil adalah ibu kandungnya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Bajuri Jilid II halaman 195.

Kesimpulan

Dengan memperhatikan ketentutan hukum diatas, untuk mendapatkan penetapan hak asuh atau pemeliharaan anak-anak Ibu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ditempat ibu bertempat tinggal. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya. Terhadap biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) selain itu anak mempunyai hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya.

Demikian penjelasan dari kami semoga bermanfaat.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now
Whatsapp