Gugatan Cerai Dan Hak Asuh Anak Agama Katolik

Permohonan Cerai Talak Karena Pertengkaran Terus Menerus
January 25, 2020
Perceraian PNS Tanpa Izin Atasan
January 28, 2020
Show all

Gugatan Cerai Dan Hak Asuh Anak Agama Katolik

Pertanyaan:

Saya telah menikah selama 10 tahun secara agama katolik, dari perkawinan tersebut  dikaruniai seorang anak yang saat ini berumur 5 tahun. Kehidupan rumah tangga saya dan suami sudah tidak harmonis lagi disebabkan suami saya kasar sehingga selalu terjadi keributan selama 2 tahun ini. Apakah dengan kondisi tersebut saya dapat meminta bercerai dan bagaimana dengan hak asuh anak?

Jawaban:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Alasan Perceraian

Alasan untuk dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi dengan alasan:

  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Gugatan perceraian karena alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud diatas dapat diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.

Hak Asuh Anak

Menurut Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal No. 102 K/Sip/1973t tanggal 24 April 1945 mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah Ibu Kandung khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium.

Hal tersebut juga sejala dengan  Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001, bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.

Kesimpulan:

Apabila tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri, Ibu dapat mengajukan Gugatan Perceraian  dan hak asuh anak secara bersamaan di Pengadilan Negeri tempat kediaman suami Ibu dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Terhadap perwalian/hak asuh anak yang berumur 5 tahun tersebut berdasarkan Yurisprudensi  maka pemeliharaanya diserahkan ke Ibu.

Demikian penjelasan dari kami semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now
Whatsapp